JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof Dindin S Damanhuri mengungkapkan kenapa publik memiliki persepsi Indonesia Gelap dalam paparannya sebagai pembicara Group Diskusi Guru Besar dan Doktor Insan Cita pada Minggu, 16 Maret 2025 mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.
Menurut Prof Dindin, bahwa Ekonomi untuk Rakyat” (People-Oriented Development / POD), yakni Ekonomi yang diorientasikan kpd Kesejahtraan Masyarakat.
"Platform ini bertolak belakang dengan platform 10 tahun Pemerintahan Jokowi yang lbh berbasis kepada Pengusaha2 Besar (Oligarchy based Development / OBD) dengan pembangunan Infratruktur besar2an (IKN, KA Cepat, Tol, Pelabuhan Udara dan Laut dst) dimana alokasi financial (APBN, Perbankan, Utang LN) diarahkan kpd Pelaku Usaha Besar (BUMN, Swasta nasional dan asing) yang dampaknya thd pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan masy.bersifat tdk langsung dan lama, bahkan bisa jadi tdk sampai krn terkumulasi kpd pelaku2 besar, apalagi dlm pelaksanannya banyak bocor, Inefisen bahkan korupsi (rata2 ICOR 6,8 sangat inefisien dan IPK antara 34–37 berketegori buruk)," ungkapnya.
Sementara, lanjut Dindin, POD meski berorientasi utk Rakyat (Makan Bergizi Gratis, Penghapusan Utang UMKM, Swasembada Pangan dan Energi, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Efisiensi Anggaran, Pembentukan Dana Kekayaan Negara DANANTARA) tapi dampak thd Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Kesejahtraan Rakyat bersifat Jangka Menengah dan Panjang. Apalagi kalau dalam pelaksanannya tdk efisien, banyak bocor dan Korupsi. Masalahnya dengan Koalisi Besar dan juga Kabinet Gemuk, dapat menjadi halangan serius untuk efektif, dg adanya godaan Moral Hazard (karena hilangnya Check and Balaces DPR dan lemahnya control internal Pemerintahan).
Selain itu Dindin menjelaskan kenapa Publij memiliki persepsi Indonesia gelap, karena:
-Terkuaknya Mega Korupsi Pertamina/Mafia Migas (hampir Rp.1000 trilyun) yang menciptakan Sentimen negatif public terhadap Penyelengaraan Negara dan perekonomian.
-Index Ketimpangan terus memburuk (rasio Gini kearah 0,4). Index Oligarki naik 150% dari 750.000X menjadi 1065.000X, dalam 3 tahun (2020 – 2023)..
-Index Persepsi Korupsi merosot sjk dari 40 (2019) menjadi 34 (2024).
-Deflasi januari 2024 sebesar 0,76%, cermin penurunan daya beli Masyarakat
-Kelas Menengah turun dari 21,5% (2019) menjadi 17,1% (2024) mencerminkansekitar 10 juta penduduk ketidakpastian ekonomi.
-Capital Outflow (modal asing keluar) Kuartal IV 2024 Rp.38,4 trilyun dan Januari- Februari 2025 sebesar 10,33 trilyun.
-Laporan Henley Expartner, ada 1200 orang kaya (asset diatas 1 juta USD) mengajukan izin Investasi di luar (Singapura, Malaysia dan Australia)
"Termasuk Warisan Utang Pemerintahan Jokowi yg hrs dibayar Pemerintahab Prabowo thn 2025 sebesar Rp.1.350 trilyun (CNN Indonesia) bersamaan dengan menurun drantisnya pendapatan Pajak,"pungkasnya.