JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan kepada Bank BUMN untuk memberikan pinjaman awal sebesar Rp 5 miliar kepada koperasi yang beroperasi di tingkat desa. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi koperasi desa, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan adanya dukungan finansial ini, diharapkan koperasi desa dapat lebih berdaya saing dan mampu mengelola usaha mereka dengan lebih efektif.
Pinjaman yang direncanakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi koperasi desa dalam mengembangkan berbagai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Selain itu, akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih baik diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang mereka hadapi, termasuk mengurangi tingkat kemiskinan yang masih menjadi masalah di banyak daerah.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap pinjaman modal awal dapat berfungsi sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ekonomi koperasi desa, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa secara keseluruhan.
Dengan demikian, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa dana pinjaman tersebut akan dialokasikan sebagai modal awal untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung, termasuk gudang dan sistem penyimpanan dingin. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi di daerah.
Tito menambahkan bahwa pinjaman ini akan memberikan manfaat signifikan bagi desa-desa yang biasanya memiliki anggaran tahunan berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Dengan adanya dukungan finansial ini, diharapkan desa-desa tersebut dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka secara lebih optimal.
"Secara keseluruhan, akan ada alokasi anggaran dalam bentuk pinjaman dari lembaga perbankan. Melalui kerjasama yang baik, desa-desa tersebut akan mampu melakukan pembayaran secara cicilan di masa mendatang," jelas Tito saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Jumat, 7 Maret 2025.