JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan kolaborasi yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan besar, termasuk Mayora. Produk-produk Mayora, yang dikenal luas di pasar makanan instan, khususnya biskuit, menjadi komponen utama dalam penyediaan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dominasi produk Mayora dalam program ini menimbulkan perhatian, terutama terkait dengan kualitas dan keberagaman nutrisi yang ditawarkan kepada penerima manfaat.
Keterlibatan korporasi besar seperti Mayora dalam program MBG menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai motivasi di balik kolaborasi tersebut. Sementara dukungan dari sektor swasta dapat memperkuat program ini melalui penyediaan sumber daya dan distribusi yang lebih efisien, ada kekhawatiran bahwa fokus pada perusahaan besar dapat mengalihkan perhatian dari potensi kontribusi yang dapat diberikan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menimbulkan diskusi tentang keseimbangan antara dukungan korporasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Sebastian Salang, Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), mengemukakan pentingnya BGN untuk lebih memprioritaskan kerja sama dengan UMKM serta para petani, peternak, dan nelayan. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal, program MBG dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa manfaat dari program ini benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
"Jika konsisten dengan tujuan program ini, maka BGN harus memprioritaskan kerja sama dengan pihak UMKM dan para petani, peternak, serta nelayan. Jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, perlu dipertanyakan dan dicurigai motif BGN," ucap Sebastian seperti dilansir di laman Inilah.com pada Senin (10/3/2025).
Jika benar dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar, seperti Mayora, dalam program MBG menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai motif yang mendasari partisipasi mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan utama dari keterlibatan tersebut mungkin tidak semata-mata untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melainkan lebih kepada kepentingan bisnis yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai alasan di balik partisipasi korporasi besar dalam program ini, agar dapat memahami dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap ekosistem usaha yang lebih kecil.
Dominasi produk yang dihasilkan oleh Mayora dalam kerangka program MBG berpotensi memberikan dampak negatif bagi UMKM dan petani yang tidak terlibat dalam inisiatif tersebut. Ketika produk dari perusahaan besar mendominasi pasar, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, petani yang tidak terintegrasi dalam program ini mungkin akan kehilangan akses ke pasar yang lebih luas, sehingga mengurangi pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan. Transparansi dalam setiap tahap program sangat diperlukan agar semua pihak yang terlibat, termasuk UMKM dan petani, dapat memahami proses dan manfaat yang diharapkan dari program ini. Dengan adanya transparansi, diharapkan akan tercipta kepercayaan antara semua pemangku kepentingan, sehingga program MBG dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan ekonomi lokal.