TANGERANG - Usai audiensi dengan Inspektorat Kabupaten Tangerang, pada Kamis, 27 Pebruari 2025, Saepudin Juhri Ketua MAPAN, sebagai salah satu organ Aliansi Masyarakat Peduli Tangerang (AMPT)menilai bahwa Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat lemah.
"Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama yang berkontribusi adalah aspek internal, di mana keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala signifikan. Inspektorat sering kali tidak memiliki jumlah personil yang memadai, serta kurangnya keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan secara efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi masalah, di mana Inspektorat tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan audit dan pemeriksaan lapangan yang diperlukan. Di samping itu, kurangnya peralatan dan teknologi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen dan alat pengawasan, turut menghambat kemampuan Inspektorat dalam menjalankan tugasnya," ungkap Juhri.
Faktor eksternal juga memainkan peran penting, dalam efektivitas pengawasan Inspektorat, lanjut Juhri, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari pimpinan daerah, yang dapat mengurangi motivasi dan sumber daya yang dialokasikan untuk pengawasan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi hambatan, di mana masyarakat tidak terlibat aktif dalam membantu Inspektorat untuk menjalankan tugasnya. Koordinasi yang kurang terbangun dengan instansi penegak hukum.
"Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula tantangan lain yang dapat menghambat pengawasan yang efektif. Banyak dugaan tindak pidans Korupsi dan kolusi di dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Tangerang juga dapat menciptakan situasi yang merugikan, di mana Inspektorat mungkin terhalang dalam menjalankan tugasnya secara objektif," ungkapnya.
Keterbatasan wewenang yang dimiliki Inspektorat juga menjadi kendala, kata Juhri, di mana mereka tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
"Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap Inspektorat, sehingga menghambat upaya mereka dalam menciptakan pengawasan yang efektif dan berintegritas," pungkasnya.