Jakarta (09/0/25) - Dilansir dari kanal youtube okezone pada Sabtu (07/02/25) dinyatakan bahwa kelangkaan gas elpiji merupakan fenomena yang dipicu oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa pasokan dan distribusi gas elpiji dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Tindakan kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.
.jpeg)
Pemerintah, sebagai lembaga yang berperan sebagai regulator, harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam mengawasi distribusi gas bersubsidi. Dalam situasi di mana terjadi ketidakseimbangan pasokan, penting bagi pemerintah untuk segera melakukan intervensi dengan menambah kuota gas elpiji di daerah yang terdampak. Tindakan ini tidak hanya akan membantu mengurangi kelangkaan, tetapi juga akan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai ketersediaan gas elpiji yang merupakan kebutuhan pokok.
Di sisi lain, pengamat politik dan pelaku UMKM, Adi Prayitno, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pernyataan Dirjen Migas Kementerian ESDM yang menyebutkan adanya pengecer elpiji ilegal. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor ini.
Sementara itu, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menegaskan bahwa Menteri ESDM, yang juga merupakan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki niat untuk melindungi keuangan negara melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya energi ini.