Tangerang (01/02/25) - Saepudin Juhri, Ketua LSM MAPAN, menanggapi pernyataan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto yang menyatakan bahwa banyak kepala desa yang merasa terganggu dengan kehadiran para aktivis LSM dan Jurnalis ke desa-desa.
Saepudin Juhri menyatakan bahwa pernyataan Menteri Desa dan PDT sangat tendensius dan generalisir persoalan. Ia menekankan bahwa tidak semua aktivis LSM dan Jurnalis yang berkunjung ke desa-desa itu mengganggu, dan bahwa mereka merupakan bagian dari kontrol sosial dalam proses pembangunan.
Juhri juga mengingatkan agar Kepala Desa tidak perlu kuatir dan merasa terganggu jika kedatangan Aktivis LSM dan Jurnalis ke desanya, karena jika pekerjaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak perlu ditutup-tutupin. Ia menekankan bahwa semua pelaksanaan program pemerintahan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Saepudin Juhri menekankan bahwa jika ada oknum LSM atau media yang salah, maka sebaiknya dilaporkan dan tidak perlu menyerang secara umum. Ia juga mengkritik pernyataan Menteri yang dianggap tidak profesional dan selektif dalam menyampaikan pernyataan.
Menurutnya, Presiden harus mengevaluasi Menteri yang tidak kompeten dan selektif dalam memberikan pernyataan.
Selain itu, penting untuk memilih Menteri yang profesional, kompeten, jujur, dan bersih untuk mengisi posisi tersebut. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dipertahankan dan pemerintahan dapat berjalan efektif.
"Kita berharap Presiden bisa mengevaluasi Menteri yang asal bunyi," tandasnya.