Jakarta (02/02/25) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pengurangan anggaran yang signifikan, mencapai Rp 81 triliun untuk tahun 2025. Pemotongan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU telah ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun, sehingga pengurangan ini berdampak besar terhadap berbagai proyek infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran tersebut tidak akan mempengaruhi belanja pegawai. Hal ini memberikan jaminan bahwa gaji dan tunjangan pegawai tetap akan terjaga. Namun, proyek-proyek yang didanai melalui Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan tetap dilanjutkan, sehingga beberapa inisiatif penting dalam pembangunan infrastruktur masih dapat berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
Diana juga menambahkan bahwa untuk operasional, anggaran yang tersisa akan mengalami pengurangan hingga 50%, sementara alokasi untuk infrastruktur hanya tersisa 24%. Kondisi ini menuntut Kementerian PU untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas proyek yang akan dilaksanakan, serta mencari cara-cara inovatif untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada. Dengan demikian, meskipun dalam situasi yang sulit, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang esensial bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Diana menyatakan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi akan berdampak signifikan terhadap berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan. Dalam kondisi ini, pihaknya dihadapkan pada tantangan untuk menentukan proyek-proyek mana yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi penting agar sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal.
Ia menegaskan bahwa hampir semua proyek akan mengalami gangguan akibat pengurangan anggaran tersebut. Tidak hanya proyek infrastruktur jalan, tetapi juga proyek-proyek lain seperti pembangunan bendungan, sistem irigasi, dan berbagai bangunan lainnya akan terpengaruh. Dalam situasi ini, diperlukan keputusan yang bijaksana untuk memilih proyek-proyek yang benar-benar mendesak dan penting untuk dilanjutkan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Diana menambahkan bahwa prioritas harus diberikan kepada proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti air bersih dan aksesibilitas. Dengan demikian, meskipun anggaran terbatas, diharapkan proyek-proyek yang dipilih dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.