TANGERANG - Saepudin Juhri, Ketua MAPAN (Masyarakat Pemantau Anggaran Negara), mengemukakan bahwa untuk mencapai status sebagai negara maju, Indonesia sebaiknya mengambil pelajaran dari pendekatan Tiongkok dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Tiongkok telah berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam memberantas korupsi berkat penerapan hukum yang tegas dan sistematis. Keberhasilan ini menjadi contoh yang relevan bagi Indonesia, yang saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah korupsi yang merugikan pembangunan dan kepercayaan publik.
"Salah satu aspek penting yang dapat diadopsi dari Tiongkok adalah penguatan lembaga anti-korupsi. Di Tiongkok, lembaga-lembaga ini beroperasi secara independen dan memiliki kekuatan untuk melakukan penyelidikan serta penindakan terhadap individu yang terlibat dalam praktik korupsi. Dengan membangun lembaga yang kuat dan mandiri, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum dan menciptakan iklim yang tidak toleran terhadap korupsi," ujar Juhri.
Juhri juga mengatakan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga merupakan langkah krusial yang telah diterapkan oleh Tiongkok. Melalui berbagai inisiatif, Tiongkok berusaha untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan sumber daya publik dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus, di mana partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi didorong melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi korupsi.
"Penegakan hukum tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasi dan penegakan hukum yang efektif masih perlu diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum telah ada, tantangan dalam penerapannya di lapangan masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait," ungkap Juhri.
Mengadopsi pendekatan yang telah diterapkan oleh Tiongkok, lanjutnya, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menjadi salah satu alternatif yang layak untuk dipertimbangkan. Tiongkok telah berhasil menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam memberantas korupsi, termasuk penguatan lembaga penegak hukum dan peningkatan transparansi dalam proses pemerintahan. Dengan mempelajari dan menyesuaikan strategi-strategi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi.
"Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga tercipta kesadaran kolektif mengenai bahaya dan dampak negatif dari korupsi. Edukasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi kunci untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, kombinasi antara penguatan hukum, adopsi strategi yang berhasil dari negara lain, dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia," pungkasnya.