TANGERANG - Setelah menerima berbagai kritik dari masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang memutuskan untuk menghapus unggahan yang berkaitan dengan studi banding ke Bali dari akun Instagram resminya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap sorotan publik yang mempertanyakan relevansi dan kebutuhan dari perjalanan dinas tersebut, yang dianggap tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo dan Surat Edara Kemendagri beberapa waktu lalu tentang efisiensi Anggaran.
Keputusan untuk menghapus unggahan tersebut muncul setelah adanya desakan dari masyarakat yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah. Terlebih lagi, imbauan dari Presiden yang menyerukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin memperkuat argumen bahwa perjalanan dinas tersebut tidak tepat waktu dan tidak mendesak.
Sebelumnya, studi banding yang diposting melalui media sosial DPMPTSP Kabupaten Tangerang telah memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang menilai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut seharusnya lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak, sehingga keputusan untuk menghapus unggahan tersebut mencerminkan respons yang sensitif terhadap aspirasi dan harapan publik.
Menurut Saepudin Juhri, Ketua Masyarakat Pemantau Anggaran Negara (MAPAN), sebaiknya postingan tersebut tidak perlu dihapus.
"Studi banding ke Bali kan sudah dilakukan, kenapa mesti dihapus. Itu tidak akan memghapus ingatan masyarakat bahwa DPMST kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini, terlebih Presiden Prabowo sudah mengeluarkan efisiensi anggaran di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah," ungkapnya.