Jakarta (20/01/25) - Argumen yang disampaikan oleh Radityo Dharmaputra, yang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Eropa dan Eurasia di FISIP Universitas Airlangga, serta sebagai dosen di Departemen Hubungan Internasional universitas yang sama, menggarisbawahi perubahan signifikan dalam konteks geopolitik global sejak kemunculan BRICS.
Dalam presentasinya di Forum Guru Besar dan Doktor, beliau menekankan bahwa saat ini dunia berada dalam kondisi yang sangat berbedaS, ditandai dengan perpecahan, ketegangan, dan rivalitas terbuka antara kekuatan besar, bahkan hingga konflik bersenjata.
"Selain itu, terdapat juga fenomena absennya hegemoni yang mengarah pada kemungkinan kembalinya bipolaritas, serta penurunan peran forum multilateral dan multilateralisme yang sebelumnya menjadi landasan dalam hubungan internasional," ujar Dharmapitra.
BRICS, menurut Dharmaputra, berfungsi sebagai poros tandingan dalam kontestasi geopolitik yang sedang berlangsung. Ia menilai bahwa BRICS lebih merupakan klub elit yang tidak sepenuhnya mewakili kepentingan negara-negara Selatan.
"Dalam hal ini, kepemimpinan Rusia dalam forum tersebut, serta ketegangan yang muncul antara India dan China, menunjukkan adanya dinamika internal yang kompleks. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi Indonesia, yang mungkin akan dihadapkan pada dilema untuk memilih salah satu kubu demi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang untuk berperan sebagai pemimpin Global South atau East, yang dapat meningkatkan status dan reputasinya di panggung internasional," jelasnya.
Namun, lanjut Darmaputra, langkah tersebut memerlukan kalkulasi yang cermat terkait potensi keuntungan dan kerugian. Dharmaputra mengingatkan bahwa kerugian yang mungkin dihadapi Indonesia bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Dalam situasi yang sudah terlanjur melibatkan Indonesia, mitigasi yang dapat dilakukan mencakup peningkatan keterlibatan dengan Amerika Serikat dan Eropa, penguatan solidaritas dengan negara-negara Selatan di luar BRICS, serta pengembalian kebijakan luar negeri dan diplomasi ke tangan diplomat yang berpengalaman.
"Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia menavigasi tantangan yang ada dan menjaga kepentingan nasionalnya di tengah ketidakpastian geopolitik global," pungkasnya.