Jakarta (10/01) - Tim dari Kementerian Keuangan menunjukkan komitmen yang kuat untuk merancang skema kerjasama baru yang dapat memenuhi kebutuhan Kementerian Transmigrasi dalam upaya melakukan industrialisasi di wilayah transmigrasi.
Hal ini menjadi penting mengingat bahwa skema yang ada saat ini, seperti Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Milik Negara (BMN), yang selama ini digunakan oleh berbagai instansi pemerintah, ternyata belum sepenuhnya memadai untuk mendukung tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pendekatan kerjasama yang lebih efektif dan efisien.
Kesimpulan mengenai perlunya pengembangan skema baru ini diambil setelah berlangsungnya diskusi yang intensif selama beberapa jam antara tim Kementerian Keuangan dan para pemimpin Kementerian Transmigrasi pada hari Kamis, 9 Januari, di Jakarta.
Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses industrialisasi di kawasan transmigrasi serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Menurut Menteri Transmigrasi, Iftitah, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran Koperasi dan Korporasi dalam mendukung transmigran yang sudah memiliki modal berupa lahan dan sumber daya manusia.
Dengan adanya pelatihan dan wawasan yang tepat, diharapkan dapat tercipta ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Keberadaan BLU diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi tersebut, sehingga masyarakat transmigrasi dapat lebih mandiri dan berdaya saing.