NaonSia.com, 6 Mei 2024 - Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati, diperlukan upaya untuk mengumpulkan triliunan dolar AS guna melawan perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani dalam sesi bisnis Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, pada hari Minggu. Sesi bisnis tersebut merupakan bagian dari acara Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang berlangsung pada tanggal 2-5 Mei 2024. Selama kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan rasa terima kasih kepada ADB atas dukungan yang berkelanjutan terhadap Indonesia melalui kemitraan dalam berbagai bidang pembangunan.
Menurut pernyataannya, ADB terus berusaha mengatasi berbagai masalah seperti perubahan iklim, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, dan ketahanan pangan. Upaya ini menunjukkan komitmen ADB dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Asia Pasifik.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kawasan ASEAN masih menjadi titik terang bagi perekonomian global, terutama karena permintaan domestik yang kuat dan tingkat inflasi yang terkendali. Kondisi fiskal yang hati-hati, terutama di Indonesia yang sedang melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi, juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun demikian, tantangan perubahan iklim juga menjadi fokus utama, baik bagi ASEAN maupun dunia secara keseluruhan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara ADB, pemerintah, sektor swasta, lembaga filantropi, dan sumber keuangan lainnya guna menciptakan solusi keuangan yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Menteri Keuangan juga memberikan dukungan terhadap reformasi ADB agar menjadi bank pembangunan multilateral yang lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif. Lebih besar berarti memiliki kemampuan finansial yang lebih banyak melalui optimalisasi yang seimbang.
ADB telah meningkatkan komitmennya untuk menyediakan pembiayaan iklim senilai 100 miliar dolar AS bagi negara-negara berkembang anggotanya untuk periode 2019-2030. Pembiayaan iklim tersebut diharapkan dapat bertemu dengan proyek-proyek iklim yang berkualitas dan efektif.
"Persoalannya kini lebih pada persiapan proyek yang berkualitas dan efektif," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.